Siaran Pers, KPBI, 2 Mei 2017
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia mengecam aksi pemerintahan Joko Widodo yang semakin membatasi ruang unjuk rasa. Pembatasan itu semakin menunjukan watak otoriter pemerintahan Joko Widodo yang anti-kritik.
Dalam aksi unjuk rasa Hari Buruh Internasional, pemerintahan Joko Widodo melarang buruh bahkan untuk mendekat istana merdeka di Jakarta. Polisi memasang blokade kawat berduri, mobil barakuda, dan ribuan polisi untuk menghadang unjuk rasa sekitar seratus ribu buruh di Jalan Merdeka Barat, sekitar 1,2 kilometer dari Istana Presiden.
Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menganggap pemerintah terus mempersempit ruang demokrasi. “Ruang menyampaikan protes di hadapan publik semakin dibatasi dan semakin dipersempit. Kenapa presiden mesti takut bertemu masa buruh?” ujarnya.
Ilhamsyah mengingatkan salah satu tuntutan aliansi Gerakan Buruh untuk Rakyat, tempat KPBI bergabung, adalah demokrasi. “Pembatasan ruang demokrasi oleh aparat bertentangan dengan kebebasan berpendapat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jendral KPBI Damar Panca Mulya menyebut larangan ini merupakan yang terburuk pasca reformasi. “Baru kali ini terjadi aksi Hari Buruh hanya diperbolehkan mencapai patung kuda,” ungkap Damar.
Padahal, sebelumnya aksi buruh bahkan di depan istana selalu terkendali. “Buruh merupakan massa terorganisir, bukan kerumunan liar,” imbuhnya. Ia menyebutkan justru kepolisian yang terlebih dahulu melakukan pemukulan dan pengrusakan pada buruh dalam aksi tepat di depan Istana pada 30 Oktober 2015. Dalam aksi menolak PP Pengupahan itu, kepolisian bahkan mencoba mempidanakan buruh meski akhirnya digagalkan hakim.
Damar berpendapat larangan itu dapat semakin meluas. “Semakin lama pemerintah akan membuat banyak larangan berunjuk rasa dengan berbagai alasan,” protesnya.
KPBI juga menganggap Hari Buruh 2017 ini semakin membuktikan Presiden Joko Widodo lebih pro pada investor ketimbang buruh. “Bukannya bertemu dengan buruh pada May Day, Presiden Joko Widodo malah bertemu para pengusaha di pertemuan pebisnis di Hong Kong,” ungkap Damar.
Selain itu, KPBI mengecam aksi pembakaran bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam aksi May Day 2017. KPBI menegaskan pembakaran ini tidak dilakukan oleh anggota aliansi Gerakan Buruh untuk Rakyar. KPBI juga menganggap kekerasan tersebut tidak diperlukan. “Sangat disayangkan di saat gerakan buruh untuk rakyat yang berjuang untuk semua elemen rakyat dicederai oleh sekelompok kecil buruh,” tutup Ketua Umum KPBI Ilhamsyah.
Sebagai informasi, KPBI tidak memberikan dukungan pada siapapun dalam Pilkada Jakarta lalu. KPBI beranggapan gerakan rakyat perlu membangun kekuatan sendiri.
Narahubung
Ketua Umum Ilhamsyah 0812-1923-5552
Sekjend Damar Panca Mulya 0812-9885-3283