Jakarta (spb/1/10/2018). Hari ini aliansi buruh freeport kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan persoalan mereka dan meminta DPR RI khususnya komisi IX menyelesaikan kasus-kasus phk sepihak yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

Setelah itu sejak sore tadi melakukan diskusi mengenai perjuangan buruh freeport di kantor LBH jakarta. Disampaikan Akibat PHK ada 34 buruh dari total 83.000 orang buruh pt Freeport Indonesia meninggal dunia karena akses bpjs kesehatannya diputus dan tidak punya uang untuk berobat.

Sejak proses perlawanan PHK dari awal mogok kerja tidak diakui oleh perusahaan FI bahwa mogok kerja yang di lakukan ilegal akan tetapi setelah proses perlawanan akhirnya mogok kerja yg dilakukan buruh Freeport diakui sebagai mogok yang sah.

Froulogh (merumahkan pekerja), sebagai tindakan balasan perusahaan FI terhadap larangan pemerintah untuk mengekspor bahan konsentrat dan juga sebagai strategi melemahkan kekuatan serikat buruh yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan, lagi lagi buruh dan keluarganya yang menjadi korban.

Ada indikasi kuat manajemen bersama buruh yang didalam (Serikat boneka) berkonspirasi utk melemahkan perjuangan kawan-kawan buruh yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan. Karena setelah diinvestigasi langsung faktanya banyak pelanggaran dan kejahatan yang di lakukan oleh perusahaan salah satunya yang kami temukan adalah pemberangusan serikat dan itu kejahatan. Demikian diungkapkan oleh pak Nurkholis lokataru kuasa hukum buruh Freeport.

Selain itu dikatakan bahwa persoalan Freeport tidak hanya persoalan PHK tapi sangat kompleks, karena kompleksnya sehingga penyelesaian masalah PHK buruh Freeport juga kompleks,misalnya, fakta lapangannya banyak petinggi negara, petinggi partai dan lain sebagainya bermain dan menjadikan freeport sebagai bagian dapur mereka. tutup Nurkholis.

Menurut pak Tri ketua serikat buruh Freeport yang di rumahkan lalu di phk. Gerakan buruh meminta kesejahteraan dimulai sejak 2011 sampai saat ini untuk meminta keadilan. Akan tetapi perjuangan menuntut keadilan dan kesejahteraan akan kuat jika kita bersama sama saling bersolidaritas. Sekarang kami mendapatkan dukungan dari 17 negara melalui jaringan industri all, akan tetapi pemerintah tetap tidak bergeming artinya pemerintah bersama perusahaan tidak mau memenuhi hak-hak kesejahteraan buruh. Dasar inilah yang membuat kami datang jauh jauh dari papua naik menggunakan kapal laut selama 10 hari dengan halangan, hambatan dan biayanya dari hasil kerja keras anggota.

Lebih lanjut dikatakan, sejak sampai jakarta kami terus menggalang konsolidasi, audiensi audiensi dan aksi aksi baik di kementerian tenagakerja sampai ke Senayan-DPR RI. Hal ini kami lakukan untuk me meminta negara hadir ditengah tengah rakyatnya, negara harus bertanggungjawab, tutupnya.

Menurut Hafis dari TURC memandang bahwa dinamika divestasi saham Freeport justru malah berdampak buruk pada rakyatnya yang bekerja di perusahaan,ternyata sibuknya pemerintah dalam divestasi tidak mampu melindungi hak-hak rakyatnya,terus divestasi buat siapa.

Sementara disisi yang lain persoalan buruh Freeport yang hari ini ter-phk dan diputus akses bpjs pemerintah faktanya tidak serius menyelesaikannya justru menghina perjuangan buruh yang sedang berjuang menegakkan hukum. Pemerintah yang punya otoritas dalam ketenagakerjaan lebih khusus bagian pengawasan juga tidak menunjukkan kinerja kongkritnya.

Diskusi terus berlanjut saling memberikan tanggapan, bercerita dan saling memberikan saran masukan untuk kebaikan bersama melawan PHK karena PHK adalah kejahatan kemanusiaan. Sehingga butuh solidaritas sebanyak-banyaknya yang solid untuk kemenangan buruh Freeport dan buruh indonesia.

Rangkaian diskusi ditutup dengan nyanyian dari buruh papua. (***ks)